JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum

Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Surakarta (UPT PTPAS) Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta

2025-08-29T14:58:12+07:00

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran atau deskripsi dari penanganan yang
dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan metode pendekatan yang
digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam
masyarakat guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian di identifikasi sebagai bentuk penyelesaikan suatu
masalah. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara kepada pihak UPT PTPAS, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan
penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan teknik kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya
kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori dari studi keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.
Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa: UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan
korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa kasus
kekerasan seksual yang pernah diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan
seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan pemulangan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT PTPAS telah telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai.

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Polres Gunungkidul

2025-08-29T15:02:41+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten
pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bukubuku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kualitatif.
Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa (1) Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yang dilakukan Kepolisian Resor Gunungkidul yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan. (2) Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yaitu hambatan seperti keterbatasan SDM yang tidak memiliki latar belakang ahli dalam bidang teknologi informasi, sarana dan fasilitas yang kurang canggih, keterbatasan kuota penyidik, keterbatasan anggaran dana, masyarakat yang kurang peduli kejahatan pornografi, serta budaya masyarakat yang bebas menerima masuknya budaya asing. Upaya yang dilkukan penyidik/penyidik pembantu melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan ITE untuk merumuskan unsur pasal agar tidak multitafsir, sarana dan fasilitas melakukan kerjasama
pihak Polres Gunungkidul dengan penyedia layanan operator seluler, penyidik saat melakukan Dikbangpes dapat mencari akses dengan peserta lainnya, melakukan kerjasama dengan masyarakat agar peduli tentang kejahatan dan bahayanya pornografi, serta melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan melakukan sosialisasi.

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Bank Dalam Kasus Kredit Macet Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Pemegang Saham ( Studi Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst )

2025-08-29T15:16:56+07:00

Dalam menjalankan usahanya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki modal yang cukup. Modal PT
dapat berasal dari saham atau obligasi. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak
saham yang dimiliki. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Akan tetapi apabila terjadi kerugian pada bank, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah deviden yang diterima oleh pemilik saham. Salah satu kasusnya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana PT. Bank Mandiri sebagai debitur digugat oleh pemilik saham bernama Padlansyah karena adanya kredit macet antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Titan Infra Energy. Padlansyah selaku pemilik saham merasa dirugikan karena adanya kredit macet tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut hakim secara adil mengabulkan gugatan penggugat sebagian. PT. Bank Mandiri dianggap melakukan wanprestasi karena tidak segera menyatakan default adanya kredit macet tersebut.

Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi Dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Boyolali ( Studi terhadap Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor )

2025-08-29T15:25:58+07:00

Perjanjian pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Boyolali, yang
melibatkan Pemerintah Daerah dengan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Perjanjian tersebut umumnya
mengatur tentang hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, yang dibuat dalam bentuk tertulis otentik di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang melibatkan pengkajian dan analisis data mengenai pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab hukum terkait kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Daerah Boyolali dengan Kontraktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi pembangunan pasar rakyat antara Pemerintah Daerah Boyolali dengan Kontraktor telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut berakhir dengan adanya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan keadaan memaksa, serta kegagalan bangunan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

2025-08-29T16:13:12+07:00

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga
merugikan kesejahteraan masyarakat serta membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, terorisme tidak lagi
dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peran Satuan Tugas Kontraterorisme dalam kaitannya dengan
kewenangan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa tindak pidana
terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, karena Undang - Undang Anti-Terorisme belum secara komprehensif mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, maka ketentuan dalam KUHAP tetap dijadikan acuan umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis prosedur hukum yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana terorisme serta langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Penerapan Hukum dalam Mengatasi Kendaraan Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan

2025-08-29T16:18:58+07:00

Lalu lintas dan angkutan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki potensi serta peranan penting
dalam menjamin keselamatan, ketertiban, dan ketenteraman pengguna jalan. Hal ini juga menjadi faktor pendukung
dalam mendorong pembangunan ekonomi serta perkembangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana anggota Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar melaksanakan penegakan hukum terhadap kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas muatan di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar.
Berdasarkan hasil investigasi melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, diperoleh keterangan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pengemudi truk pengangkut barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas diawali dengan langkah pencegahan. Menurut AKP Sarwoko, H.H., M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, pihaknya bersama anggota telah melakukan berbagai langkah hukum, di antaranya berupa sosialisasi dan orientasi secara bertahap kepada masyarakat. Namun, apabila masih ditemukan kendaraan dengan muatan berlebih, aparat Satlantas Polres Karanganyar akan melakukan penindakan, termasuk pemeriksaan langsung terhadap kendaraan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan serta wawancara bersama pihak Polres Karanganyar, khususnya unit lalu lintas. Data yang diperoleh kemudian diolah secara naratif dan dianalisis secara kualitatif.

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2025-08-29T16:23:56+07:00

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi.
Perkembangannya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan terciptanya karya berbasis cipta, rasa, dan
karsa. Hak kekayaan intelektual terbagi dalam beberapa bidang, antara lain hak cipta, paten, merek dagang, desain
industri, varietas tanaman, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan
hukum terhadap karya cipta lagu yang diunggah ke internet tanpa lisensi serta menelaah peran pihak berwenang dalam
penegakan aturan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta memiliki fungsi penting dalam mendorong kreativitas sekaligus memberikan hak moral dan ekonomi kepada penciptanya. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak suatu karya tercipta, tanpa menunggu pendaftaran lisensi. Sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual, hak cipta berlandaskan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hukum bagi pencipta. Maraknya pelanggaran hak cipta di dunia digital menunjukkan bahwa sistem hukum harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum atas karya cipta, khususnya lagu, bertujuan untuk memastikan pencipta memperoleh pengakuan serta perlindungan atas haknya, sekaligus mencegah kerugian akibat penyebaran atau penggunaan ilegal oleh pihak lain.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif dan konseptual.
Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundangundangan yang mengatur hak cipta. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pencatatan serta pengelompokan masalah secara sistematis. Analisis hukum menggunakan pendekatan deskriptif dan objektif untuk memberikan gambaran komprehensif terkait isu perlindungan hak cipta.